pemusnahan KTP

Purwodadi, Senin 17 Desember 2018 ,Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten bersama Polres Grobogan dan Satpol PP memusnahkan ribuan keping KTP elekronik (KTP el) di belakang Kantor Dispendukcapil Kabupaten Grobogan.


Sebanyak 28.057 keping KTP el rusak/invalid dimusnahkan dengan cara dibakar. Pemusnahan ini sesuai dengan arahan dari SE Mendagri No. 470.13/11176/ tanggal 13 Desember 2018 tentang Penatausahaan KTP el rusak atau invalid. Dalam pemusnahan KTP el tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dispendukcapil Moch Susilo, SH, MM dan disaksikan oleh Kanit II Sat Reskim Polres Grobogan Danang Esanto, S.Pd, M.Si serta Kepala Satpol PP Kab. Grobogan. Drs. Bambang Panji AB.


Pemusnahan tersebut nantinya akan dilakukan setiap hari baik untuk KTP el yang ada di dinas maupun di kecamatan, dan akan dibuatkan berita acara serta dilaporkan secara berjenjang setiap bulan kepada Gubernur dan selanjutnya Gubernur melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.


Pemusnahan KTP el yang rusak/invalid dalam rangka tertib administrasi dan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan serta untuk menghindari penyalahgunaan KTP el yang rusak terutama menjelang Pemilu tahun 2019 mendatang. (G7i)

launcing wbk2

Purwodadi- Rabu, 28 November 2018, bertempat di halaman Dispendukcapil Kabupaten Grobogan, Bupati Grobogan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Dr. Ir Mohamad Sumarsono, M.Si dengan ditandai dengan pemukulan gong meluncurkan dan mengukuhkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan sebagai OPD menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Komitmen dari Dispendukcapil untuk menuju WBK ditandai dengan penandatanganan pakta integritas oleh Kepala Dispendukcapil Moch. Susilo, SH, MM dan semua Kepala Bidang yang disaksikan oleh Sekda Grobogan.

Dalam acara tersebut juga dilakukan peluncuran inovasi pelayanan “Mencari Kekasihku” yang merupakan singkatan dari Menikah atau cerai, Kartu Keluarga dan KTP elektronik Seketika itu Kumiliku. Inovasi layanan tersebut merupakan kerjasama Dispendukcapil Kab. Grobogan dengan Kemenag Grobogan dan Pengadilan Agama Purwodadi. Menurut Kepala Dispendukcapil Moch Susilo, SH, MM layanan Mencari Kekasihku ini akan memberikan kemudahan bagi pasangan yang baru nikah atau cerai ,yang nantinya akan menerima langsung KK dan KTP el saat akad nikah atau cerai di Pengadilan agama dengan status yang berubah menjadi baru dari belum kawin menjadi status kawin ataupun kawin menjadi cerai.

Selain itu juga di lakukan penyerahan sertifikat ISO 9001:2015 dari pihak badan sertifikasi Indonesia QRS kepada Sekda Grobogan dan diserahkan kepada Kepala Dispendukcapil. Sekda Grobogan Muh Sumarsono dalam kesempatan itu pula memberikan piagam bagi desa Pelopor Gisa (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan) yaitu Desa Ngaringan Kecamatan Ngaringan, Desa Crewek Kecamatan Kradenan dan Desa Ledokdawan Kecamatan Geyer.

Saat sambutan Dr. Ir Mohamad Sumarsono, M.Si menyampaikan hendaknya dalam pengelolaan data kependudukan harus selalu ditingkatkan, untuk mewujudkan data kependudukan yang akurat, lengkap dan mudah diakses sehingga dapat dijadikan bahan perumusan dan pengambilan kebijakan pembangunan khususnya untuk Kabupaten Grobogan. (G7i)

piagam pelayanan publik 2018 Copy

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan Bpk, Moch Susilo, SH, MM , Selasa 27 November 2018 menerima piagam penghargaan dari hasil evaluasi dan apresiasi pelayanan publik tahun 2018, yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Dari Kabupaten Grobogan yang mendapat penghargaan untuk pelayanan public tahun 2018 adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R.Soedjati Soemodiardjo

Acara yang berlangsung di Gedung Balai Kartini, Gatot Subroto, Jakarta Selatan tersebut dibuka oleh Menteri PANRB Syafruddin dan menyerahkan secara langsung piagam penghargaan kepada Kabupaten, Kota, dan Provinsi yang dianggap memiliki pelayanan publik yang baik. Hadir dalam kesempatan tersebut Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, Staf Ahli dan Staf Khusus Kementerian PANRB, serta para Gubernur, Walikota dan Bupati. (G7i)

menteri panrb

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyerahkan apresiasi kepada 11 kepala daerah pembina pelayanan publik sangat baik. Para kepala daerah tersebut dinilai berhasil membina pelayanan publik di wilayahnya, sehingga tiga unit penyelenggara pelayanan publik yang dievaluasi, di wilayah tersebut meraih predikat A (pelayanan prima) dan A- (sangat baik).

Tiga unit pelayanan publik dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Ke-11 kepala daerah dimaksud adalah Walikota Banda Aceh, Walikota Palembang, Walikota Bandung, Walikota Semarang, Walikota Yogyakarta, Walikota Makassar, Bupati Cilacap, Bupati Bantul, Bupati Gunung Kidul, Bupati Badung serta Bupati Kutai Kartanegara.

Tahun 2017 lalu, ada lima kepala daerah yang dinobatkan sebagai pembina pelayanan publik terbaik, yakni Walikota Semarang, Walikota Yogyakarta, Walikota Palembang, Walikota Balikpapan, dan Walikota Makassar.

Untuk tingkat provinsi, ada 3 unit penyelenggara pelayanan publik yang meraih nilai A, dan 4 unit dengan nilai A-. Sedangkan di tingkat kabupaten/kota, ada 13 unit yang meraih nilai A, dan 82 unit yang mendapat nilai A-.

Hasil evaluasi pelayanan publik tahun 2018 ini sebanyak 16 unit penyelenggara pelayanan dengan kategori A (kategori pelayanan prima). Hal ini mengalami lonjakan peraih kategori pelayanan prima, dibanding tahun lalu yang baru satu, yakni RSUD A.M. Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kenaikan juga terjadi pada unit pelayanan publik dengan kategori A- (sangat baik), yang tahun 2017 baru 50, tahun ini menjadi 86 unit.

Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB No. 176 Tahun 2018 tentang Penetapan Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai Lokasi Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2018, evaluasi pelayanan publik tahun 2018 ini dilakukan pada unit penyelenggara pelayanan publik di 34 provinsi dan 208 di tingkat kabupaten/kota. Evaluasi telah dilakukan mulai bulan Mei sampai dengan Oktober 2018.

Menteri Syafruddin menjelaskan, evaluasi bukan untuk menentukan benar atau salah, bukan pula untuk menumbuhkan kompetisi yang meng-gradasi kualitas pelayanan publik dan bukan sebagai “pacuan / perlombaan” yang mendiskriminasi kualitas. “Evaluasi dimaksudkan untuk memberikan asistensi bagi kekurangan sehingga bisa diperbaiki, serta mendorong terwujudnya clean and good governance, serta lebih mendorong bagaimana pelayanan itu bermanfaat langsung bagi rakyat,”

Bagi mereka yang sudah memperoleh nilai yang baik, sebaiknya tidak terlena dan berpuas diri, karena sifat pelayanan publik yang selalu dinamis mengikuti kebutuhan masyarakat. Sedangkan bagi mereka yang belum memperoleh nilai yang memuaskan, diminta dapat terus berbenah dan belajar dari wilayah lainnya.

“Bagi penerima penghargaan jangan berhenti (ini bukan puncak), namun terus kembangkan dan perluas pelayanan publik agar dapat bermanfaat langsung untuk seluruh masyarakat bukan komunitas tertentu saja,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa menyampaikan, tahun ini Kementerian PANRB melakukan evaluasi terhadap 681 unit pelayanan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dengan hasil tersebut, diperoleh nilai indeks rata-rata unit penyelenggara pelayanan publik adalah 3,08. Rinciannya, pelayanan publik total keseluruhan nilai indeks rata-rata provinsi 3,00 dan kabupaten/kota 3,17.

Kepala Daerah Pembina Pelayanan Publik Sangat Baik

  1. Walikota Banda Aceh
  2. Walikota Palembang
  3. Walikota Bandung
  4. Bupati Cilacap
  5. Walikota Semarang
  6. Bupati Bantul
  7. Bupati Gunung Kidul
  8. Walikota Yogyakarta
  9. Bupati Badung
  10. Bupati Kutai Kartanegara
  11. Walikota Makassar

Unit Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima

1 DPMPTSP Provinsi Riau
2 DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
3 DPMPTSP Provnsi Jawa Tengah
4 DPMPTSP Kota Batam
5 Disdukcapil Kota Metro
6 RSUD Kota Bogor
7 RSUD Kota Balikpapan
8 DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi
9 Disdukcapil Kota Banjarmasin
10 DPMPTSP Kota Samarinda
11 RSUD Kabupaten Cilacap
12 DPMPTSP Kota Yogyakarta
13 DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara
14 RSUD Kabupaten Kutai Kartanegara
15 RSUD Kota Makassar
16 RSUD Kabupaten Gunung Kidul

(Sumber : https://www.menpan.go.id/site/)