Struktur organisasi PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 30 July 2010 03:03

STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan dibentuk dan disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Daerah Kabupaten Grobogan Bab VIII pasal 18 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) adalah sebagari berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, membawahi:

  1. Sub Bagian Perencanaan;
  2. Sub. Bag Keuangan;
  3. Sub. Bag Umum.

3. Bidang Pendaftaran Penduduk (PP), membawahi :

  1. Seksi Pelayanan Pendaftaran;
  2. Seksi Pendataan Kependudukan;
  3. Seksi Mutasi dan Pengendalian Penduduk.

4. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan (PSIK) membawahi:

  1. Seksi Sarana dan Prasarana;
  2. Seksi Program dan Jaringan Komunikasi Data;
  3. Seksi Data dan Pelaporan.

5. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :

  1. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
  2. Seksi Kelahiran dan Kematian;
  3. Seksi Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Status Kewarganegaraan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

 STRUKTUR ORAGANISASI

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Daerah Kabupaten Grobogan, dan dijabarkan lebih lanjut dengan SK. Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2008, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan dalam Bab III, Tugas Pokok dan Fungsi,

 

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas Mempunyai tugas pokok  merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, melaksanakan pengamanan dan pengendalian teknis atau pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan catatan sipil, pengelolaan administrasi dan pengelolaan ketatausahaan Dinas.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Dinas terdiri dari :

  1. Menyusun rencana kegiatan di bidang administrasi kependudukan berdasarkan program kerja sesuai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Merencanakan penyelenggaraan penyuluhan dengan penyebaran informasi kepada masyarakat tentang kebijakan dan implementasi di bidang administrasi kependudukan.
  3. Merumuskan kebijakan teknis operasional kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi perencanaan, pendaftaran penduduk, pengolahan sistem informasi dan pencatatan sipil.
  4. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil data dan pelaporan.
  5. Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Dinas yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Sistem Administrasi Kependudukan ( SAK ).
  6. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta, lembaga sosial organisasi masyarakat dan organisasi lain dalam rangka membangun Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( SIAK ).
  7. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kebijakan pemerintah dibidang administrasi kependudukan.
  8. Mengembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan.
  9. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan secara terpadu bersama instansi terkait di wilayah Kabupaten.
  10. Menyusun rencana kegiatan operasional Dinas dengan menetapkan jenis kegiatan pembangunan dan pengembangan kegiatan.
  11. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan umum dan program administrasi kependudukan.
  12. Melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
  13. Melaksanakan pengawasan pengelolaan Sistem Informasi Administrai Kependudukan ( SIAK ) agar sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
  14. Mengembangkan manajemen, metode, tata laksana dan prosedur kerja yang berkaitan tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
  15. Memotivasi dan melaksanakan penilaian prestasi kerja pejabat dan staf yang dibawahinya agar kinerjanya semakin meningkat.
  16. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan dengan pendelegasian dan pembagian tugas unjtuk memudahkan pelaksanaan tugas.
  17. Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan tugas agar  pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku.
  18. Melaksanakan pengawasan melekat dilingkungan unit kerja yang dipimpinnya, secara terus menerus, preventif maupun represif, agar tujuan pengelolaan program administrasi kependudukan dapat tercapai secara efektif dan efisien.
  19. Menyelenggarakan kegiatan Dinas dengan berpedoman pada landasan kerja guna memberikan pelayanan kepada masyarakat.
  20. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan dan pertimbangan atasan dalam mengambil keputusan.
  21. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Dinas sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
  22. Menyusun telaah staf berkaitan dengan tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
  23. Mengkoordinasikan bentuk, format blangko-blangko administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan bentuk baku yang ditetapkan pemerintah.
  24. Mengkoordinasikan administrasi kependudukan dan biaya pembuatan akta perkawinan, akte perceraian, akta kelahiran, akta kematian dan akta pengangkatan anak sesuai ketentuan yang berlaku.
  25. Mengkoordinasikan biaya pemungutan/pembuatan akta sebagai pendapatan Dinas yang dibukukan dengan tertib untuk disetorkan ke Kantor Kas Daerah.
  26. Menciptakan iklim sejuk pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta mengusahakan pelayanan yang cepat, tepat sebagai wujud pelayanan yang prima dan tranparan.
  27. Menyusun laporan keuangan yang terdiri dari realisasi anggaran, penyusunan neraca, arus kas dan catatan atas hasil laporan keuangan.
  28. Menyusun penetapan indicator kinerja kegiatan.
  29. Menyusun Rencana Strategis ( Renstra ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( Lakip ) sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja aparatur sesuai visi, misi dan tujuan organisasi.
  30. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah ( LPPD ) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya: dan
  31. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya..

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas, penyelenggaraan administrasi umum, surat menyurat, kepegawaian, pengelolaan keuangan, humas, sarana dan prasarana, perlengkapan urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan dan ketatalaksanaan dinas serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan.

Sekretariat mempunyai fungsi :

  1. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan Dinas;
  2. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;
  3. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan surat menyurat ;
  4. pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan  masyarakat, ketatalaksanaan dinas, kearsipan, pengelolaan perencanaan program  dan penyusunan pelaporan;
  5. pengelolaan keuangan, perjalanan dinas  dan pertanggungjawaban keuangan;
  6. penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional; dan
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.  Sekretariat terdiri dari :

  1. Sub. Bagian Perencanaan ;
  2. Sub. Bagian Keuangan;
  3. Sub. Bagian Umum

2.  Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang  Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Kepala Sub Bagian Perencanaan

mempunyai tugas pokok  melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan rencana/program, laporan dan evaluasi kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan, terdiri dari :

  1. Menyusun rencana kegiatan operasional pada unit kerja berdasarkan program kerja Sub Bagian Perencanaan di bidang kependudukan dan catatan sipil serta hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan datang.
  2. Menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah tertulis maupun lisan untuk mempermudah dan memperlancar bawahan dalam melaksanakan tugas.
  3. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk memperlancar pelaksanaan tugas.
  4. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain dengan cara menghubungi maupun mendiskusikan terhadap program yang akan datang maupun yang sedang berjalan guna pencapaian tujuan program secara maksimal.
  5. Memberikan petunjuk kepada masing-masing bawahan untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas.
  6. Memeriksa pelaksanaan tugas bawahan baik secara langsung maupun lisan atau tertulis agar diketahui tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas.
  7. Menganalisa data dengan cara mengolah data yang ada pada Sub Bidang Perencanaan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
  8. Menyusun rencana kerja / kegiatan Sub Bagian Perencanaan  di bidang kependudukan dan catatan sipil.
  9. Menganalisa hasil pelaksanaan kegiatan di bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan data dan kenyataan di lapangan atas pelaksanaan tugas.
  10. Menginventarisir permasalahan-permasalahan kegiatan yang ada di bidang kependudukan dan catatan sipil.
  11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas unit kerja bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.
  12. Memberikan penilaian kepada bawahan.
  13. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan  lebih lanjut.
  14. Memberikan penilaian kepada staf dengan DP.3 untuk mengetahui prestasi dan dedikasi staf.
  15. Menyusun telaah staf sesuai bidang tugasnya.
  16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Kepala Sub Bagian Keuangan

mempunyai tugas pokok  menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyusunan anggaran, pendapatan, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran dan verifikasi, pengurusan benda-benda berharga serta mengelola administrasi keuangan.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan, terdiri dari :

  1. Menyusun program kerja dan kegiatan di bidang keuangan, penganggaran, akutansi, verifikasi pembiayaan.
  2. Menyusun rencana kegiatan keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan mengadakan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
  3. Melaksanakan urusan keuangan yang meliputi, penggajian pegawai, kesejahteraan, pengajuan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan.
  4. Menghitung anggaran dan perbendaharaan dengan merumuskan kebutuhan belanja untuk memonitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas/kegiatan.
  5. Melaksanakan pembukuan dengan mencatat kebutuhan dan pengeluaran untuk mengontrol belanja/pembiayaan.
  6. Menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari perintah tertulis maupun lisan untuk mempermudah staf dalam melaksanakan tugas / kegiatan.
  7. Melaksanakan koordinasi keuangan dengan unit kerja / instansi terkait sebagai penunjang kelancaran tertib administrasi.
  8. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan.
  9. Memberikan petunjuk kepada staf untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas.
  10. Menyiapkan penyusunan anggaran tahunan belanja langsung, belanja tidak langsung dengan RKA, DPA, untuk APBD dan perubahannya, penggajian, pembayaran tunjangan jabatan dan kesejahteraan pegawai.
  11. Menyusun surat pertanggung jawaban ( SPJ ), pembukuan, pengajuan SPP, dan pelaksanaan anggaran serta verifikasi keuangan.
  12. Melaksanakan pembayaran untuk gaji pegawai, tunjangan, kesejahteraan pegawai dan belanja lain untuk kegiatan Dinas.
  13. Menyampaikan saran dan masukan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan.
  14. Melaksanakan urusan keuangan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku untuk tertib administrasi.
  15. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan penyusunan SPJ keuangan atas biaya yang dikeluarkan sebagai pertanggungjawaban.
  16. Melaksanakan pembukuan dengan tertib, mengajukan SPP, dan administrasi keuangan lainnya.
  17. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan kepada Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan melaksanakan pengendalian sisa  kas.
  18. Melaksanakan pengawasan pembukuan keuangan sesuai sistem akutansi keuangan yang lazim.
  19. Melaksanakan evaluasi keuangan dengan mengoreksi dan menyusun laporan pertanggung jawaban kepada atasan.
  20. Memberikan penilaian kepada staf dengan DP.3 untuk mengetahui prestasi dan dedikasi staf.
  21. Melaksanakan penyimpanan arsip pembukuan keuangan yang menjadi tanggung jawabnya.
  22. Menyusun telaah staf sesuai bidang tugasnya.
  23. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Umum

mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis bidang administrasi umum serta membina kearsipan, ketatausahaan, humas, urusan rumah tangga, perjalanan dinas, kepegawaian dan perlengkapan, administrasi dan perkantoran.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Umum, terdiri dari :

  1. Menyusun rencana kegiatan berdasarkan program kerja Sub Bagian Umum yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, sarana prasarana, perlengkapan, perjalanan dinas, kendaraan dinas dengan mengacu kegiatan tahun sebelumnya.
  2. Melaksanakan rencana kegiatan berdasarkan program kerja dan mengadakan evaluasi pelaksanaan tugas.
  3. Menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari perintah tertulis maupun lisan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan.
  4. Melaksanakan koordinasi kepegawaian, perlengkapan dengan unit kerja / instansi terkait untuk penunjang tertib administrasi.
  5. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan.
  6. Memberikan petunjuk kepada staf untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas.
  7. Melaksanakan kegiatan administrasi umum, surat menyurat, tata laksana, kepegawaian, sarana prasarana, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol,  rumah tangga, perjalanan dinas, pengarsipan.
  8. Melaksanakan surat menyurat dengan mengagendakan surat masuk dan keluar, mengendalikan mengajukan kepada atasan, menggandakan dan mengirimkan sesuai alamat / perintah atasan surat sesuai kebutuhan.
  9. Melaksanakan tata usaha umum, kepegawaian yang meliputi usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, Karpeg, Kartu Taspen, Askes, ijin belajar, ijin gelar, cuti, pemberhentian dan ujian dinas, ujian kenaikan pangkat, disiplin PNS, cuti dan pensiun pegawai.
  10. Melaksanakan kearsipan dengan menyiapkan dan mengatur tempat untuk lebih mudah dalam proses penyimpanan, pencarian dan tertib administrasi.
  11. Menyiapkan surat perintah perjalanan dinas atasan dan staf di lingkungan Dinas.
  12. Melaksanakan urusan perlengkapan, sarana prasarana, inventaris kantor, rumah tangga, pemeliharaan peralatan, perlengkapan, gedung kantor, kendaraan dinas, dengan menginventarisasinya agar diketahui jumlah dan karakteristiknya agar dapat dimanfaatkan dengan optimal.
  13. Menyampaikan saran dan masukan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
  14. Menyiapkan bahan rencana kebutuhan  kantor dengan menganalisis kebutuhan yang diperlukan Dinas.
  15. Melaksanakan pengembangan pegawai dengan mengusulkan peserta diklat aparatur, baik struktural, non struktural, teknis fungsional, untuk pengembangan sumber daya pegawai.
  16. Melaksanakan pendataan pegawai berdasarkan kriteria yang dimiliki untuk mengetahui profil kepegawaian.
  17. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan baik secara tertulis maupun lisan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
  18. Menyiapkan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan PNS.
  19. Menyusun telaah staf sesuai bidang tugasnya.
  20. Menyiapkan bahan penyusun Rencana Strategis ( Renstra ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( Lakip ) sebagai pertanggung jawaban kinerja Tugas.
  21. Memberikan penilaian kepada staf dengan DP. 3 untuk mengetahui prestasi dan dedikasi staf.
  22. Melaksanakan penyimpanan arsip yang menjadi tanggung jawabnya.
  23. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pendaftaran Penduduk

Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok  menyusun kebijakan dan petunjuk teknis bidang pendaftaran penduduk yang meliputi pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi  :

  1. Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan di bidang pendaftaran penduduk.
  2. Perumusan kebijakan teknis bidang penbdaftaran penduduk.
  3. Penyusunan program kerja di bidang pendaftaran penduduk.
  4. Pelaksana dan pembina teknis di bidang pendaftaran penduduk.
  5. Pembina dan pengawas  kegiatan di bidang pendaftaran penduduk.
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk terdiri dari :

  1. Menyusun Program Kerja dan kegiatan teknis bidang pendaftaran penduduk meliputi pelayanan penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk, pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk, penatausahaan pendaftaran penduduk, pendaftaran pindah datang dalam wilayah negara RI, antar negara, WNI tinggal sementara, dan pendataan penduduk rentan adminduk
  2. Menyusun rencana kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk, penatausahaan pendaftaran penduduk, dan mutasi penduduk
  3. Menyusun rencana kegiatan operasional Bidang  Pendaftaran Penduduk dengan menetapkan jenis kegiatan pembangunan dan pengembangan kegiatan yang meliputi : pelayanan dan penatausahaan pendaftaran penduduk, pendaftaran pindah datang, perubahan alamat, pendataan penduduk rentan adminduk,  distribusi dan penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk, serta menyelenggarakan penyuluhan, penyebaran informasi, pembinaan dan pengembangan SDM pengelola pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaran pendaftaran penduduk.
  4. Menyelenggarakan administrasi pendaftaran penduduk sesuai tupoksi Bidang Pendaftaran Penduduk
  5. Menjabarkan perintah atasan dengan memahami dan mengurai agar pelaksanaan tugas sesuai kebijakan.
  6. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan.
  7. Memberikan petunjuk kepada bawahan untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas.
  8. Melaksanakan koordinasi di lingkungan kerjanya maupun dengan instansi terkait guna keterpaduan kerja dalam aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan(SIAK) agar diperoleh keterpaduan kerja dan menghindari tumpang tindih.
  9. Memeriksa pelaksanaan tugas bawahan agar diketahui tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
  10. Memberikan penilaian kepada bawahan dengan DP.3 untuk mengetahui prestasi dan dedikasi bawahan.
  11. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dengan pendelegasian dan pembagian tugas untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan.
  12. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai bahan penentuan kebijakan.
  13. Mengembangkan kegiatan, metoda-metoda dan prosedur kerja,tata cara yang berkaitan dengan tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
  14. Melaksanakan identifikasi,analisis dan menyalesaikan masalah yang dihadapi dalam pelaksanakan tugas pekerjaannya.
  15. Memberikan memotivasi dan melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan agar kinerjanya meningkat.
  16. Melaksanakan pengawasan melekat di lingkungan unit kerja yang dipimpinnya secara terus menerus, secara preventif maupun represif, guna tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas bidang pendaftaran penduduk
  17. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan dan pertimbangan atasan dalam mengambil keputusan.
  18. Menyampaikan laporan kepada atasan mengenai tugas pekerjaan yang telah dilaksanakan.
  19. Menyusun telaah staf berkaitan dengan tugas pendaftaran penduduk
  20. Menyiapkan staf untuk dikirim mengikuti diklat struktural, teknis fungsional guna peningkatan SDM yang dibutuhkan
  21. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) sebagai bahan Pertanggungjawaban kinerja dinas
  22. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pendaftaran Penduduk sebagaimana membawahi  :

  1. Seksi Pelayanan Pendaftaran;
  2. Seksi Pendataan Kependudukan; dan
  3. Seksi Mutasi dan Pengendalian Penduduk.

 

Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran

mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis berkaitan dengan pelayanan dalam penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP),  dalam sistem administrasi kependudukan, dan penerbitan Kartu Indentitas Penduduk (KIP)

Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran terdiri dari :

  1. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan operasional yang berkaitan dengan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan tugas dalam sistem administrasi kependudukan.
  2. Menyiapkan bahan untuk pemrosesan penerbitan Kartu   Keluarga ( KK ), Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) dan Kartu Indentitas Penduduk ( KIP ).
  3. Mendistribusikan blangko dokumen kependudukan ke UPTD-UPTD guna kelancaran pelayanan penerbitan dokumen kependudukan meliputi Kartu Keluarga (KK)   dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  4. Melaksanakan Koordinasi antar Kepala Seksi guna kelancaran  penerbitan dokumen kependudukan.
  5. Melaksanakan penetapan mekanisme, pedoman   pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan agar pelaksanaan menjadi lancar.
  6. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk, serta pengembangan SDM pengelola pelayanan penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk.
  7. Menyediakan sarana dan prasarana di luar tehnologi informatika /non software hardware dalam pembangunan TPDK (Tempat Perekaman Data Kependudukan) pelayanan penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk..
  8. Menerima hasil setoran  retribusi dari UPTD-UPTD  kaitannya dengan hasil cetak  dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk.
  9. Menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari perintah tertulis dan lesan untuk mempermudah staf dalam melaksanakan tugas.
  10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
  11. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya untuk memperlancar pelaksanaan tugas.
  12. Memberikan petunjuk kepada staf untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas.
  13. Menyiapkan staf untuk dikirim/mengikuti diklat struktural, teknis fungsional guna peningkatan SDM yang dibutuhkan Dinas.
  14. Memberikan penilaian kepada staf dengan DP3 untuk mengetahui prestasi dan dedikasi.
  15. Mengkonsultasikan dan meminta petunjuk atasan untuk penyempurnaan dan kelancaran pelaksanaan tugas.
  16. Melaksanakan     inventarisasi      permasalahan          dengan     mengumpulkan bahan guna pemecahaan masalah.
  17. Menyiapkan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan dan pertimbangan atasan dalam mengambil keputusan.
  18. Menyusun    telaah    staf sesuai    bidang tugas..
  19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Kepala Seksi Pendataan Kependudukan

mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis berkaitan dengan pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk, penatausahaan pendaftaran penduduk meliputi pencatatan atas pelaporan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan pada Buku Mutasi Penduduk (BMP), Buku Mutasi Penduduk Sementara (BMPS), Buku Induk Penduduk (BIP) dan Buku Induk Penduduk Sementara (BIPS).

Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Pendataan Kependudukan, terdiri dari :

  1. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan di seksi pendataan kependudukan yang dimulai dari penerimaan data, entry data, pengolahan data dan analisis data serta penyampaian laporan data perseorangan maupun agregat.
  2. Melaksanakan pemutakhiran data perseorangan (biodata penduduk) sesuai dengan perubahan dinamika penduduk akibat peristiwa penting dan peristiwa  kependudukan.
  3. Melaksanakan entry data hasil pemutakhiran dan melakukan pengolahan data penduduk guna penyajian data agregat kependudukan kecamatan (DAK2) yang berbasis SIAK  ( Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ) dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).
  4. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan penatausahaan pendaftaran penduduk antara lain meliputi pembinaan penatausahaan data kependudukan di desa/kelurahan yang berupa Buku Harian Peristiwa Penting Kependudukan (BHPPK), Buku Induk Penduduk (BIP), Buku Induk Penduduk Sementara (BIPS) dan Buku Mutasi Penduduk (BMP), serta Buku Mutasi Penduduk Sementara (BMPS), bersama Kepala Seksi yang terkait, dan pengembangan SDM pengelola data kependudukan.
  5. Melaksanakan koordinasi dengan kepala seksi di bidang lain guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan
  6. Mengatur pelaksanaan pengolahan data dan laporan hasil pencatatan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan
  7. Menyimpan dan memelihara data elektronik kependudukan hasil pencatatan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan
  8. Menyusun kebijakan tindak lanjut dari hasil pendataan kependudukan agar menghasilkan laporan data agregat yang baik dan benar serta tertib dalam penatausahaan data penduduk di desa/kelurahan berupa Buku Harian Peristiwa Penting Kependudukan (BHPPK), Buku Induk Penduduk (BIP), Buku Induk Penduduk Sementara (BIPS) dan Buku Mutasi Penduduk (BMP), serta Buku Mutasi Penduduk Sementara (BMPS).
  9. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penatausahaan data penduduk yang telah dilakukan oleh desa/kelurahan
  10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
  11. Menyusun laporan hasil identifikasi dan analisis permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanakan tugas kepada atasan guna penyelesaian permasalahan
  12. Memberikan penilaian kepada staf melalui DP3 untuk mengetahui prestasi dan dedikasi staf
  13. Menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari perintah untuk mempermudah staf dalam melaksanakan tugas
  14. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya untuk memperlancar pelaksanaan tugas
  15. Memberi petunjuk kepada staf untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas
  16. Memeriksa pelaksanaan tugas staf agar diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan
  17. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan dan pertimbangan atasan dalam mengambil keputusan
  18. Menyiapkan staf untuk dikirim / mengikuti diklat struktural, teknis fungsional guna peningkatan SDM yang dibutuhkan dinas
  19. Menyusun telaah staf yang berkaitan dengan bidang tugasnya
  20. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Kepala Seksi Mutasi dan Pengendalian Penduduk

mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis berkaitan dengan pendaftaran pindah datang  WNI dan orang asing (OA) dalam wilayah RI, pendaftaran Warga Negara Indonesia (WNI) tinggal sementara, pendaftaran penduduk pindah datang antar negara,  dan  pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Mutasi dan Pengendalian Penduduk, terdiri dari :

  1. Menyusun progam kerja dan rencana kegiatan pengumpulan data pendaftaran, pencatatan mutasi, pengawasan dan pengendalian penduduk dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang.
  2. Menyiapkan bahan kebijakan mutasi dan pengendalian penduduk.
  3. Melaksanakan kegiatan  pendaftaran pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia.
  4. Melaksanakan kegiatan pendaftaran perpindahan penduduk antar negara.
  5. Melaksanakan kegiatan pendataan penduduk rentan adminduk.
  6. Melaksanakan pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran, pencatatan mutasi penduduk WNI dan OA.
  7. Menyelenggarakan admimistrasi mutasi dan pengendalian penduduk.
  8. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
  9. Memeriksa tugas staf agar diketahui tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas.
  10. Menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari perintah tertulis maupun lisan untuk mempermudah staf dalam melaksanakan tugas/ kegiatan.
  11. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya agar dapat berjalan dengan tertib dan lancar.
  12. Memberikan petunjuk  kepada staf untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas..
  13. Mengkonsultasikan dan meminta petunjuk kepada atasan untuk penyempurnaan dan kelancaran kerja.
  14. Melaksanakan inventarisasi permasalahan dengan mengumpulkan bahan dalam rangka pemecahan masalah.
  15. Melaporkan kegiatan pengumpulan data pendaftaran mutasi dan pengendalian penduduk.
  16. Memberikan penilaian kepada staf melalui DP.3 untuk mengetahui prestasi dan dedikasi staf.
  17. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lesan maupun tertulis sebagai bahan masukan dan pertimbangan atasan dalam mengambil keputusan maupun kebijakan.
  18. Menyiapkan staf untuk dikirim/mengikuti diklat struktural,teknis fungsional guna peningkatan SDM yang dibutuhkan dinas.
  19. Menyusun telaah staf berkaitan dengan tugasnya.
  20. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bidang Pendaftaran Penduduk sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan

mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan dan petunjuk teknis bidang pengelolaan sistem informasi kependudukan serta melaksanakan kegiatan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi terselenggaranya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( SIAK ) on line / off line.

Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan mempunyai fungsi :

  1. Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( SIAK ).
  2. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan dan Pembinaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( SIAK ).
  3. Penyusunan program kerja bidang pengelolaan sistem informasi kependudukan
  4. Pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( SIAK )
  5. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( SIAK ).
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri dari :

  1. Menyusun progam kerja dan rencana kegiatan di Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan dengan berpedoman pada landasan kerja guna memberikan pelayanan kepada masyarakat.
  2. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan.
  3. Melaksanakan pendayagunaan teknologi informasi dan teknologi komunikasi bagi terselenggaranya SIAK on line/oof line untuk meningkatkan mutu pelayanan kependudukan.
  4. Melaksanakan penatausahaan sistem informasi data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
  5. Memfasilitasi sistem Administrasi Kependudukan dengan sistem saling terkait dan terpadu antara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan aplikasi Relational Data Base Management Sistem (RDMS).
  6. Menggunakan Nomor Induk Kependudukan ( NIK ) sebagai nomor identitas tunggal terpadu bagi penduduk WNI dan WNA.
  7. Mendayagunakan kode wilayah administrasi pemerintahan yang sifatnya terstruktur dan unique   ( tersistem ) diseluruh Indonesia sebagai rujukan utama dalam penerbitan NIK penduduk.
  8. Menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi kependudukan dan melaksanakan administrasi pengolahan sistem informasi data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
  9. Menerbitkan dokumen penduduk, perekaman data, pengolahan dan penyajian informasi dalam bentuk statistik kependudukan, statistik vital, laporan manajemen di bidang kependudukan untuk digunakan sebagai bahan perencanaan Pemerintahan, dan Pembangunan serta peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.
  10. Melaksanakan pemutakhiran data penduduk hasil P.4B yang dilakukan terus menerus ( berkelanjutan ) dengan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehari – hari.
  11. Menjabarkan perintah atasan dengan memahami dan mengurai agar pelaksanaan tugas sesuai kebijakan dan terarah.
  12. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan.
  13. Memberikan petunjuk kepada bawahan untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas.
  14. Melaksanakan kegiatan sosialisasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( SIAK) kepada Dinas/Instansi terkait dan kepada kecamatan, Desa/ Kelurahan.
  15. Melaksanakan koordinasi dilingkungan kerjanya maupun dengan dinas/instansi terkait agar diperoleh keterpaduan kerja dan menghindari tumpang tindih.
  16. Memeriksa pelaksanaan tugas bawahan agar diketahui tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
  17. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dengan pendelegasian dan pembagian tugas untuk memudahkan pelaksanaan tugas.
  18. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai bahan penentuan kebijakan dan pertanggungjawaban kinerja aparatur.
  19. Memberikan penilaian kepada bawahan dengan DP.3 untuk mengetahui prestasi dan dedikasi bawahan.
  20. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan dan pertimbangan atasan dalam mengambil keputusan.
  21. Melaksanakan pengawasan, pemeliharaan peralatan sistem pengolahan ( komputer dan      jaringannya ) untuk kelangsungan pelaksanaan tugas.
  22. Mengkoordinasikan staf untuk dikirim/mengikuti diklat struktural, teknis fungsional guna peningkatan SDM yang dibutuhkan Dinas.
  23. Melaksanakan penyimpanan data sistem pengolahan dan informasi kependudukan.
  24. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  ( Lakip ) sebagai pertanggungjawaban kinerja Dinas.
  25. Menyusun telaah staf berkaitan dengan tugasnya.
  26. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Bupati ini, terdiri dari  :

  1. Seksi Sarana dan Prasarana;
  2. Seksi Program dan Jaringan Komunikasi Data; dan
  3. Seksi Data dan Pelaporan.

 

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana

mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan pengadaan, pembinaan, pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan sistem informasi kependudukan.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, terdiri dari :

  1. Menyusun rencana pengadaan, pengelolaan sarana dan prasarana berdasarkan progam kerja bidang serta hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
  2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana bidang.
  3. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya untuk pengadaan peralatan komputer.
  4. Menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari perintah tertulis maupun lisan untuk mempermudah staf dalam melaksanakan tugas/ kegiatan.
  5. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya agar berjalan dengan tertib dan lancar.
  6. Memberikan petunjuk kepada staf untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas.
  7. Menyusun kebutuhan komputer ( PC ), printer, UPS dan sparepart untuk perbaikan peralatan yang tidak berfungsi dengan baik.
  8. Menyusun usulan penghapusan peralatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  9. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas seksi sarana dan prasarana dan mempersiapkan kebutuhan peralatan yang akan datang.
  10. Melaksanakan inventarisasi permasalahan dengan mengumpulkan bahan dalam rangka pemecahan masalah.
  11. Memberikan penilaian kepada staf melalui DP.3 untuk mengetahui prestasi dan dedikasi staf.
  12. Memberikan masukan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil keputusan.
  13. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
  14. Menyusun telaah staf berkaitan dengan tugasnya.
  15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Kepala Seksi Program dan Jaringan Komunikasi Data

mempunyai tugas pokok menyusun program kerja, menyiapkan bahan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan  ( SIAK ) menggunakan teknologi informasi/komunikasi serta melaksanakan pengolahan Sistem Informasi Kependudukan dengan jaringan komunikasi data dengan menggunakan perangkat keras dan lunak.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Program dan Jaringan Komunikasi Data terdiri dari :

  1. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan operasional yang meliputi pengelolaan perangkat keras, perangkat lunak dan jarkom data dengan memperhatikan aturan dan sasaran yang telah ditentukan sebagai acuan pelaksanaan tugas.
  2. Menyiapkan bahan kebijakan teknis kegiatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( SIAK ) sesuai tugas Seksi Program dan Jaringan Komunikasi Data dengan teknologi informasi/komunikasi.
  3. Melaksanakan pengolahan Sistem Informasi Kependudukan dengan jaringan komunikasi data dengan menggunakan perangkat keras dan lunak.
  4. Menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari perintah tertulis maupun lisan untuk mempermudah staf dalam melaksanakan tugas/kegiatan.
  5. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya agar dapat berjalan dengan tertib dan lancar.
  6. Memberikan petunjuk kepada staf untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas.
  7. Memeriksa pelaksanaan tugas staf untuk diketahui tingkat efetivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas.
  8. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
  9. Menyiapkan pengadaan program dan jaringan komunikasi data untuk operasionalisasi SIAK on line/off line.
  10. Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan personil, baik petugas pendaftaran maupun operator perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung program SIAK on line/off line.
  11. Melaksanakan kegiatan perawatan perangat keras, perangkat lunak                                ( program ) dan jaringan komunikasi data agar senantiasa dapat digunakan untuk mendukung program SIAK on line/off line.
  12. Melaksanakan sistem yang saling terkait dan terpadu antara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan aplikasi Relational Data Base Management Sistem                ( RMDS ).
  13. Mengaplikasikan Nomor Induk Kependudukan ( NIK ) sebagai nomor identitas tunggal terpadu penduduk WNI dan WNA.
  14. Mendayagunakan kode wilayah administrasi pemerintahan yang sifatnya terstruktur dan unique ( tersistem ) sebagai rujukan utama dalam penerbitan NIK penduduk.
  15. Melayani penerbitan dokumen penduduk, perekaman data, pengolahan dan penyajian informasi dalam bentuk statistik kependudukan, statistik vital, dan laporan management di bidang kependudukan.
  16. Melaksanakan kegiatan pemutakhiran data base penduduk hasil P.4B yang dimutakhirkan secara terus menerus ( berkelanjutan ) dengan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehari – hari.
  17. Mengkonsultasikan dan meminta petunjuk kepada atasan untuk penyempurnaan dan kelancaran kerja.
  18. Melaksanakan inventarisasi permasalahan dengan mengumpulkan bahan dalam rangka pemecahan permasalahan.
  19. Memberikan penilaian dengan DP. 3 kepada staf untuk mengetahui prestasi dan dedikasi staf.
  20. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan dan pertimbangan atasan dalam mengambil keputusan maupun kebijakan.
  21. Menyiapkan staf untuk dikirim/mengikuti diklat struktural, teknis fungsional guna peningkatan SDM yang dibutuhkan Dinas.
  22. Menyusun telaah staf berkaitan dengan tugasnya.
  23. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan sistem Informasi Kependudukan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Kepala Seksi Data dan Pelaporan

mempunyai tugas pokok menyusun program kerja, menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan pengolahan data dan pelaporan data WNI dan WNA yang berbasis pada Sistem Administrasi Kependudukan ( SAK ) dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan( SIAK ) untuk disajikan kepada pimpinan untuk bahan pengambilan kebijakan.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Data dan Pelaporan, terdiri dari :

  1. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan di bidang pengolahan data dan laporan yang dimulai dari penerimaan data, pengolahan dan analisis data serta penyampaian laporan data, baik data yang bersifat individual maupun agregat yang digunakan baik oleh individu, lembaga/dinas maupun pihak swasta yang memerlukan.
  2. Menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan pengolahan data dan pelaporan data WNI dan WNA yang berbasis kepada Sistem Administrasi Kependudukan ( SAK ) dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan( SIAK ) untuk disajikan kepada pimpinan untuk kebijakan.
  3. Melaksanakan pengolahan, editing data kependudukan sesuai tugas Seksi Data dan Pelaporan.
  4. Menerbitkan dan menyajikan data statistik kependudukan baik individu maupun agregat yang didukung oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( SIAK ).
  5. Melayani permintaan data yang diminta oleh atasan, individu, lembaga/dinas maupun instansi swasta sebatas data yang diperbolehkan oleh aturan perundang-undangan yang berlaku.
  6. Menjamin kerahasiaan data individu kecuali atas permintaan lembaga peradilan yang berwenang.
  7. Melaksanakan koordinasi dengan Seksi lain di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna mendapatkan sajian data pelaksanaan tugas secara riil dan terpadu.
  8. Menerbitkan data statistik kependudukan, statistik vital, laporan manajemen di bidang kependudukan yang berkoordinasi dengan Seksi Program dan Jaringan Komunikasi Data agar dapat disajikan data yang valid dan benar.
  9. Melaksanakan pemeliharaan alat-alat/komputer sebagai perangkat pengolah data dan pelaporan.
  10. Menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari perintah untuk mempermudah staf dalam melaksanakan tugas.
  11. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan.
  12. Memberikan petunjuk kepada staf untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas.
  13. Memeriksa pelaksanaan tugas staf untuk diketahui tingkat efetivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
  14. Melaksanakan koordinasi dengan Seksi lain guna mendapakan data dan laporan pelaksanaan tugas pencatatan program, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil baik WNI maupun WNA di luar Negeri.
  15. Mengatur pelaksanaan pengolahan data dan laporan guna tertib administrasi dan menghasilkan data dan laporan yang baik dan benar.
  16. Menyusun register akta catatan sipil berdasarkan jenisnya untuk memudahkan pencarian data untuk disusun sebagai laporan.
  17. Memelihara dan menyimpan data kependudukan, statistik vital, register catatan sipil secara terus menerus untuk menjamin agar data dapat terjaga dengan baik.
  18. Mengadakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dengan meneliti aplikasi pelaksanaan tugas dengan rencana dan landasan kerja.
  19. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dalam bentuk tertulis dan tampilan data program kependudukan dan catatan sipil sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
  20. Memberikan penilaian dengan DP. 3 kepada staf untuk mengetahui prestasi dan dedikasi staf.
  21. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan dan pertimbangan atasan dalam mengambil keputusan maupun kebijakan.
  22. Menyiapkan staf untuk dikirim/mengikuti diklat struktural, teknis fungsional guna peningkatan SDM yang dibutuhkan Dinas.
  23. Menyusun telaah staf berkaitan dengan tugasnya.
  24. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pencatatan Sipil

Kepala Bidang Pencatatan Sipil, mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan dan petunjuk teknis di Bidang Pencatatan Sipil serta melaksanakan kegiatan pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan, Perceraian, Pencatatan Kelahiran, Kematian, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Status Kewarganegaraan.

Bidang Pencatatan Sipil, mempunyai fungsi :

  1. Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan di bidang perkawinan, perceraian, pencatatan kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perubahan nama dan status kewarganegaraan.
  2. Perumusan kebijakan teknis di bidang perkawinan, perceraian, pencatatan kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perubahan nama dan status kewarganegaraan.
  3. Penyusunan program kerja bidang.
  4. Pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang perkawinan, perceraian, pencatatan kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perubahan nama dan status kewarganegaraan.
  5. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang perkawinan, perceraian, pencatatan kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perubahan nama dan status kewarganegaraan.
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sebagai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari :

  1. Menyusun rencana kegiatan di bidang catatan sipil berdasarkan program kerja serta evaluasi tahun lalu sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan.
  2. Menyusun rencana kerja / kegiatan penyelenggaraan di bidang catatan sipil dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas ( SAK / SIAK ).
  3. Menyusun kebijakan teknis di bidang Catatan Sipil.
  4. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta menyelenggarakan administrasi pencatatan sipil.
  5. Menjabarkan perintah atasan dengan memahami dan menguraikan perintahnya agar dalam pelaksanaan berjalan lancer.
  6. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya agar dalam pelaksanaan kegiatan tidak saling tumpang tindih, berjalan efektif dan efisien.
  7. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik tertulis maupun melalui rapat / pertemuan formal agar dalam pelaksanaan berjalan harmonis.
  8. Memberikan petunjuk kepada bawahan untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas.
  9. Menyelenggarakan administrasi umum tentang pencatatan sipil yang meliputi pembuatan akta kelahiran, akta kematian,  akta perkawinan, akta perceraian, akta pengangkatan anak, perubahan nama dan akta status kewaganegaraan dan akta jenis lain sesuai ketentuan perundang-undangan serta melaksanakan penyimpanan dokumen akta.
  10. Memeriksa pelaksanaan tugas bawahan agar diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
  11. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kebijakan pemerintah daerah di bidang catatan sipil bersama instansi / bidang terkait.
  12. Mengkoordinasikan penyiapan blangko-blangko akta, pendaftaran akta dan administrasi kelengkapan lainnya Bidang Catatan Sipil.
  13. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dengan pendelegasian dan pembagian tugas untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan.
  14. Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan tugas agar pelaksanaannya sesuai pedoman kerja ( SAK / SIAK ).
  15. Menyelenggarakan rencana kegiatan Bidang Catatan Sipil dengan berpedoman pada landasan kerja guna memberikan pelayanan kepada masyarakat.
  16. Menandatangani kutipan akta dengan meneliti kebenarannya agar terhindar dari kekeliruan.
  17. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemungutan biaya pembuatan akta sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetor pendapatannya ke Kantor Kas Daerah.
  18. Meneliti dengan cermat dan menandatangani buku register akta untukl menghindari kesalahan.
  19. Menandatangani naskah dinas, surat masuk/keluar dengan meneliti kebanarannya sesuai kewenangannya.
  20. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja staf dan pelaksanaan pemungutan biaya pembuatan akta.
  21. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang transaparan, jelas, tegas, tepat waktu sebagai wujud pelayanan yang prima.
  22. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Bidang Catatan Sipil dalam bentuk laporan bulanan dan tahunan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan mengkoordinasikan dengan Kepala Seksi Data Pelaporan
  23. Memberikan penilaian kepada bawahan dengan DP. 3 untuk mengetahui prestasi dan dedikasi bawahan.
  24. Melaksanakan pengagendaan akta, pembukuan keuangan dengan tertib dan disiplin.
  25. Menyampaikan saran dan masukan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan dan pertimbangan atasan dalam mengambil keputusan.
  26. Mengupayakan suasana kerja yang harmonis, sejuk dalam melayani masyarakat pemohon akta.
  27. Menyusun telaah staf berkaitan dengan tugas pencatatan sipil.
  28. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( Lakip ) sebagai pertanggungjawaban kinerja Dinas.
  29. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari  :

  1. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
  2. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
  3. Seksi Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Status Kewarganegaraan.

 

Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian

mempunyai tugas pokok menyusun progam kerja, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di Seksi Perkawinan dan Perceraian serta melaksanakan administrasi pencatatan perkawianan dan perceraian bagi WNI dan WNA.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian, terdiri dari :

  1. Menyusun rencana kegiatan persiapan pencatatan dan penerbitan akta Perkawinan dan akta Perceraian dengan memahami peraturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas.
  2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Pencatatan Perkawinan dan Perceraian.
  3. Melaksanakan administrasi/pencatatan Perkawinan dan Perceraian
  4. Menjabarkan perintah atasan dengan jalan mengkaji dan menelaah perintahnya untuk didistribusikan kepada staf.
  5. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan kemampuan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas.
  6. Melaksanakan koordinasi dengan instnasi terkait melalui rapat koordinasi dalam rangka mencapai kesamaan langkah / persepsi dalam pelaksanaan tugas.
  7. Memeriksa pelaksanaan tugas staf dengan cara mengamati dan meneliti hasil kerja staf untuk mengetahui dan menilai hasil kerja staf.
  8. Memberikan petunjuk dan arahan kepada staf guna mencapai hasil kerja yang optimal.
  9. Mempersiapkan pencatatan perkawinan dan perceraian dengan cara meneliti dan memeriksa persyaratan yang diajukan pemohon untuk diadakan pencatatan dalam buku register.
  10. Melaksanakan pelayanan yang sejuk, transaparan, tepat, cepat, dan mengupayakan pelayanan prima kepada masyarakat pemohon.
  11. Melaksanakan pengawasan pencatatan perkawinan dan perceraian dengan tetap meneliti secara seksama berkas/data agar tidak terjadi persoalan/kesalahan.
  12. Melaksanakan pemungutan biaya pencatatan perkawinan dan perceraian sesuai ketentuan yang berlaku.
  13. Membukukan dengan tertib hasil pemungutan pencatatan perkawinan dan perceraian sebagai pendapatan untuk selanjutnya dikumpulkan dan disetorkan ke Kantor Kas Daerah.
  14. Menyiapkan blangko-blangko pencatatan perkawinan dan perceraian yang diperlukan dan blangko lain sesuai pedoman.
  15. Menyiapkan konsep penerbitan akta perkawinan dan perceraian dengan cara mencatat kembali hasil dari pencatatan dalam buku register untuk diajukan kepada atasan.
  16. Mengelola, menginventarisir data perkawinan dan perceraian dengan berdasrkan nomor pencatatan akta perkawinan dan perceraian.
  17. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas dengan meneliti laporan kegiatan agar sesuai target sasaran dan rencana kerja.
  18. Memberikan penilaian dengan DP. 3 kepada staf untuk mengetahui prestasi dan dedikasi staf.
  19. Menyusun laporan pelaksanaan tugas persiapan pencatatan dan penerbitan akta perkawinan dan perceraian secara tertulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
  20. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara tertulis maupun lisan dalam rangka penyelesaian pelaksanaan tugas.
  21. Menyusun telaah staf berkaitan dengan tugasnya.
  22. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian

mempunyai tugas pokok menyusun progam kerja, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di Seksi Kelahiran dan Kematian serta melaksanakan administrasi pencatatan kelahiran dan kematian bagi WNI dan WNA.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian terdiri dari :

  1. Menyusun rencana kegiatan persiapan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dan kematian biasa dan yang terlambat pelaporannya, dengan memahami peraturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas.
  2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Pencatatan Kelahiran dan Kematian.
  3. Melaksanakan administrasi pencatatan kelahiran dan kematian bagi WNI dan WNA.
  4. Menjabarkan perintah atasan dengan jalan mengkaji dan menelaah perintahn ya untuk didistribusikan kepada staf.
  5. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan kemampuan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas.
  6. Melaksanakan koordinasi dengan instnasi terkait melalui rapat koordinasi dalam rangka mencapai kesamaan langkah / persepsi dalam pelaksanaan tugas.
  7. Memeriksa pelaksanaan tugas staf dengan cara mengamati dan meneliti hasil kerja staf untuk mengetahui dan menilai hasil kerja staf.
  8. Memberikan petunjuk dan arahan kepada staf guna mencapai hasil kerja yang optimal.
  9. Menyelenggarakan administrasi/pencatatan kelahiran dan kematian.
  10. Melaksanakan pelayanan yang sejuk, transaparan, tepat, cepat, dan mengupayakan pelayanan prima kepada masyarakat pemohon.
  11. Melaksanakan pengawasan pencatatan-pencatatan kelahiran dan kematian dengan tetap meneliti secara seksama berkas/data agar tidak terjadi persoalan/kesalahan.
  12. Melaksanakan pemungutan biaya pencatatan kelahiran dan kematian sesuai ketentuan yang berlaku.
  13. Membukukan dengan tertib hasil pemungutan pencatatan kelahiran dan kematian sebagai pendapatan untuk selanjutnya dikumpulkan dan disetorkan ke Kantor Kas Daerah.
  14. Menyiapkan blangko-blangko pencatatan kelahiran dan kematian yang diperlukan dan blangko lain sesuai pedoman.
  15. Menyiapkan bahan pencatatan kelahiran dan kematian dengan cara meneliti dan memeriksa persyaratan yang diajukan pemohon untuk diadakan pencatatan dalam buku register.
  16. Menyiapkan konsep penerbitan akta kelahiran dan kematian dengan cara mencatat kembali hasil dari pencatatan dalam buku register untuk diajukan kepada atasan.
  17. Menyusun konsep tentang kelahiran dan kematian yang terlambat pelaporannya dengan cara merekapitulasi permohonan yang terlambat palporannya untuk diajukan kepada atasan.
  18. Memberikan penilaian dengan DP. 3 kepada staf untuk mengetahui prestasi dan dedikasi staf.
  19. Menyusun laporan pelaksanaan tugas persiapan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dan kematian secara tertulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
  20. Melaksanakan evaluasi kegiatan berkaitan dengan pencatatan kelahiran dan kematian.
  21. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara tertulis maupun lisan dalam rangka penyelesaian pelaksanaan tugas.
  22. Menyusun telaah staf berkaitan dengan tugasnya.
  23. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Kepala Seksi Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Status Kewarganegaraan

mempunyai tugas pokok  menyusun progam kerja, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di Seksi Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Status Kewarganegaraan.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Status Kewarganegaraan, terdiri dari :

  1. Menyusun rencana kegiatan persiapan pencatatan dan penerbitan akta Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Status Kewarganegaraan dengan memahami peraturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas.
  2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Pencatatan Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Status Kewarganegaraan.
  3. Melaksanakan administrasi/pencatatan Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Status Kewarganegaraan.
  4. Menjabarkan perintah atasan dengan jalan mengkaji dan menelaah perintahnya untuk didistribusikan kepada staf.
  5. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan kemampuan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas.
  6. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait melalui rapat koordinasi dalam rangka mencapai kesamaan langkah / persepsi dalam pelaksanaan tugas.
  7. Memeriksa pelaksanaan tugas staf dengan cara mengamati dan meneliti hasil kerja staf untuk mengetahui dan menilai hasil kerja staf.
  8. Memberikan petunjuk dan arahan kepada staf guna mencapai hasil kerja yang optimal.
  9. Menyelenggarakan administrasi/pencatatan Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Status Kewarganegaraan
  10. Melaksanakan pelayanan yang sejuk, transaparan, tepat, cepat, dan mengupayakan pelayanan prima kepada masyarakat pemohon.
  11. Melaksanakan pengawasan pencatatan Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Status Kewarganegaraan dengan tetap meneliti secara seksama berkas/data agar tidak terjadi persoalan/kesalahan.
  12. Melaksanakan pemungutan biaya pencatatan Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Status Kewarganegaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
  13. Membukukan dengan tertib hasil pemungutan pencatatan Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Status Kewarganegaraan sebagai pendapatan untuk selanjutnya dikumpulkan dan disetorkan ke Kantor Kas Daerah.
  14. Menyiapkan blangko-blangko Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Status Kewarganegaraan yang diperlukan dan blangko lain sesuai pedoman.
  15. Menyiapkan bahan pencatatan Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Status Kewarganegaraan dengan cara meneliti dan memeriksa persyaratan yang diajukan pemohon untuk diadakan pencatatan dalam buku register.
  16. Menyiapkan konsep penerbitan kutipan Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Status Kewarganegaraan dengan cara mencatat kembali dalam buku register untuk diajukan kepada atasan.
  17. Menyusun konsep laporan tentang Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Status Kewarganegaraan dengan cara merekapitulasi permohonan untuk diajukan kepada atasan
  18. Memberikan penilaian dengan DP. 3 kepada staf untuk mengetahui prestasi dan dedikasi staf.
  19. Menyusun laporan pelaksanaan tugas persiapan pencatatan dan penerbitan akta Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Status Kewarganegaraan secara tertulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
  20. Melaksanakan evaluasi kegiatan berkaitan dengan pencatatan Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Status Kewarganegaraan.
  21. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara tertulis maupun lisan dalam rangka penyelesaian pelaksanaan tugas.
  22. Menyusun telaah staf berkaitan dengan tugasnya.
Last Updated on Saturday, 18 June 2011 16:53