PKS capil1PKS capil2

Belum lama ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan melakukan Program Kerja Sama (PKS) dengan Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi. Dalam Kerja sama tersebut disepakati bagi bayi yang lahir di RS Panti Rahayu Yakkum akan diterbitkan akta kelahiran langsung secara Gratis. Adapun persyaratan sebagai berikut :
1. Bayi lahir di RS Panti Rahayu Yakkum Purwodadi
2. Mengisi Formulir permohonan akta kelahiran.
3. Kartu Keluarga (asli)
4. Fotokopi KTP kedua orang tua
5. Fotokopi akta nikah orang tua dan dilagalisir KUA

Adapun rumah sakit/Klinik yang telah melakukan kerjasama dengan Dispendukcapil Grobogan antara lain : RSUD Dr. R Soedjati Soemodiardjo, RS Panti Rahayu Yakkum, RS Permata Bunda, RS Islam dan Klinik bersalin Widjadja Kusuma. (G7i)

pendaftaranonline3

logo saberDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan sangat mendukung program dan upaya serius pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam memberantas pungutan liar (pungli) terutama dalam pelayanan kepada masyarakat. Apalagi telah diterbitkannya Peraturan Presiden RI No 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Dalam upaya mendukung Satgas Saber Pungli, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan menginformasikan bahwa semua layanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tidak dikenakan biaya alias GRATIS kecuali adanya denda keterlambatan pelaporan sebesar Rp. 15.000, - sesuai Perda No. 6 Tahun 2014.

saberPemberantasan pungutan liar (pungli) sangat serius diupayakan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam rapat koordinasi dengan gubernur dari seluruh Indonesia di Istana Negara, Kamis 20 Oktober 2016, Presiden membicarakan langkah-langkah konkret pemberantasan pungli di semua lapisan pelayanan masyarakat.


Pungutan liar yang sudah terlalu lama dibiarkan terjadi mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan masyarakat di Indonesia. Tak ingin hal tersebut terus terjadi, Presiden Joko Widodo menegaskan kepada jajarannya di daerah untuk menyelaraskan langkah dengan pemerintah pusat dalam upaya pemberantasan pungli di Indonesia.