PENGUMUMAN

Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dispendukcapil Kab. Grobogan Tahun 2019 dapat dilihat disini

Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI telah merilis Data Agregat Kependudukan 2018 Semester 2.Untuk Kabupaten Grobogan jumlah penduduk untuk tahun 2018 Semester 2 adalah 1.459.780 jiwa.

penduduk 201802

Untuk lebih lengkapnya data kependudukan Tahun 2018 Semester 2 dengan beberapa katagori dapat dilihat disini (G7i)

 

stop pungli

Seperti diketahui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai 1 dari 3 OPD menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada tahun 2018 yang lalu.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-201 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi di lingkungan Instansi Pemerintah.
Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu memperoleh masukan dari masyarakat dalam memperoleh pelayanan dilingkungannya. Maka dari itu penting untuk dilakukannya survey persepsi korupsi untuk melihat persepsi masyarakat terhadap pelayanan kependudukan yang sudah diberikan selama ini.

Maksud dan tujuan survey sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme serta tersusunnya rekomendasi terkait kajian reformasi birokarasi menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani Kabupaten Grobogan.

Survei dilakukan oleh CV. Archen dari Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, Survei dengan metodelogi Kuantitatif dan menggunakan teknik accidental sampling. Survei mengambil sampel 100 orang dengan 10 lokasi dari 19 unit pelayanan/kecamatan plus satu pelayanan di kantor pusat Dispendukcapil Kabupaten Grobogan.

Adapun hasil survei Indeks Persepsi Korupsi Dispendukcapil Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

1. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,93
2. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,89
3. Indikator Praktek Kolusi dan Nepotisme, mendapat indeks 3,94
4. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,94
5. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,92
6. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,95
7. Indikator Transparansi Informasi Prosedur, mendapat indeks 3,10
8. Indikator Transparansi Informasi Bebas Biaya, mendapat indeks 3,15
9. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,93
10. Indikator Ketidaksesuaian Prosedur, mendapat indeks 4
11. Indikator Suap, mendapat indeks 3,95

Dari indeks 11 indikator, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan sebesar 3,79.
tabel indeks persepsi korupsi

Indeks 3,79 tersebut jika diaplikasikan dalam tabel persepsi di atas ini, maka skor indeks Dispendukcapil Kabupaten Grobogan masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. (G7I)

 

pemusnahan KTP

Purwodadi, Senin 17 Desember 2018 ,Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten bersama Polres Grobogan dan Satpol PP memusnahkan ribuan keping KTP elekronik (KTP el) di belakang Kantor Dispendukcapil Kabupaten Grobogan.


Sebanyak 28.057 keping KTP el rusak/invalid dimusnahkan dengan cara dibakar. Pemusnahan ini sesuai dengan arahan dari SE Mendagri No. 470.13/11176/ tanggal 13 Desember 2018 tentang Penatausahaan KTP el rusak atau invalid. Dalam pemusnahan KTP el tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dispendukcapil Moch Susilo, SH, MM dan disaksikan oleh Kanit II Sat Reskim Polres Grobogan Danang Esanto, S.Pd, M.Si serta Kepala Satpol PP Kab. Grobogan. Drs. Bambang Panji AB.


Pemusnahan tersebut nantinya akan dilakukan setiap hari baik untuk KTP el yang ada di dinas maupun di kecamatan, dan akan dibuatkan berita acara serta dilaporkan secara berjenjang setiap bulan kepada Gubernur dan selanjutnya Gubernur melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.


Pemusnahan KTP el yang rusak/invalid dalam rangka tertib administrasi dan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan serta untuk menghindari penyalahgunaan KTP el yang rusak terutama menjelang Pemilu tahun 2019 mendatang. (G7i)