Dengan ditetapkannya Perda Kab. Grobogan No.06 Tahun 2014 maka mulai bulan januari 2015 diterapkan Denda berupa Uang bagi warga yang terlambat mengurus dokumen kependudukan dan pecatatan sipil. namun bagi warga yang tepat waktu mengurus dokumen tidak dikenakan denda bahwa Gratis tidak dipungut biaya. tujuan diterapkannya denda keterlambatan untuk menciptakan budaya kedisiplinan pengurusan dokumen kependudukan.

Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:

  1. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  2. pindah datang ke luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  3. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), lebih dari 14 (empat belas) hari sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  4. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), lebih dari 14 (empat belas) hari sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  5. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), lebih dari 14 (empat belas) hari sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  6. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), lebih dari 30 (tiga puluh) hari meliputi :
    1. permohonan KK baru karena perubahan status perkawinan bagi penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap sejak tanggal perkawinan pada buku nikah/akta perkawinan, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
    2. perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi penduduk yang mengalami kelahiran sejak tanggal kelahiran anak, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
    3. perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang kedalam KK bagi WNI sejak terbitnya surat keterangan pindah datang, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
    4. perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang kedalam KK WNI bagi Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap sejak terbitnya Izin Tinggal Tetap, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
    5. perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga, karena kematian dan /atau pindah bagi penduduk sejak tanggal kematian dan /atau sejak terbitnya surat keterangan pindah, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

      Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui bataswaktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:

      1. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) atau Pasal 31 atau Pasal 32 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (1), lebih dari 60 (enam puluh) hari sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
      2. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) atau Pasal 37, lebih dari 60 (enam puluh) hari sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
      3. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
      4. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) atau Pasal 40, lebih dari 1 (satu) bulan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
      5. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), lebih dari 60 (enam puluh) hari sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupia);
      6. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) atau Pasal 45 ayat (4), lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
      7. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
      8. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
      9. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
      10. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), lebih dari 60 (enam puluh) hari sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan
      11. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), lebih dari 30 (tiga puluh) bulan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).