Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan
Pengumuman Akat Kelahiran 2 PDF Print E-mail
Written by Administrator   

PENGUMUMAN AKTA KELAHIRAN


Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 18/PUU-XI/2013 tanggal 30 April 2013 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :472.11/2304/SJ tanggal 6 Mei 2013 tentang Tindaklanjut Pelaksanaan Putusan Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia Nomor : 18/PUU-XI/2013, maka diterbitkan Peraturan Bupati 12 Tahun 2013 tentang Prosedur Pencatatan Akta Kelahiran.

 

Untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan memberitahukan sebagai berikut :

  • Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun yang saat ini berlangsung di Dispendukcapil Kab. Grobogan BUKAN MERUPAKAN DISPENSASI melainkan pelayanan yang rutin sehingga tidak ADA BATAS WAKTUNYA (2-3 BULAN SAJA).
  • Menghimbau kepada masyarakat yang akan melaporkan kelahiran untuk sedapat mungkin melaporkan/mengurus akta kelahiran langsung dengan datang sendiri ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jl. Dr.Sutomo No. 5 Purwodadi. (TANPA MELALUI PIHAK KE 3)

 

Peraturan Bupati No. 12 tahun 2013 Tentang Prosedur Pencatatan Akta Kelahiran dapat didownload disini

 
card reader untuk optimalkan e-ktp PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 10 May 2013 03:50

Mendagri: Card Reader untuk Optimalkan E-KTP

ktp_yaaa"Pakai 'card reader', swasta silahkan, kalau mau pakai beli card readernya. (Kerja sama-red) dengan perbankan dan asuransi juga sudah dilakukan," kata Mendagri Gamawan Fauzi di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan surat edaran yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri mengenai imbauan agar KTP elektronik tidak di foto kopi berulangkali karena di khawatirkan merusak chip, ditujukan bagi pemerintah daerah dan bukan untuk masyarakat umum.

"Surat saya itu untuk gubernur bukan untuk publik, maksudnya semua perangkat pemerintah siapkan readernya," kata Gamawan, menjelaskan.

Read more...
 
Larangan fotocopy e-ktp PDF Print E-mail
Written by Administrator   

Alasan Mendagri Larang Fotokopi e-KTP


fauzi_1Oleh karena itu, baik instansi pemerintah dan instansi swasta pun berkewajiban menggunakan card reader bagi yang membutuhkan data dalam setiap e-KTP itu.

Mendagri pun mengingatkan, semua unit kerja/badan usaha atau nama lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, sudah memiliki card reader paling lambat akhir tahun 2013. Pasalnya, KTP non elektronik terhitung sejak 1 Januari 2014 tidak berlaku lagi sehingga e-KTP yang ada tak boleh difotokopi.

Last Updated on Friday, 10 May 2013 02:56
Read more...
 
Putusan MK-2 PDF Print E-mail
Written by Administrator   

Pasca Putusan MK, MA Perintahkan Hakim

Stop Adili Akta Kelahiran

 

hattaaliarisaputra31Jakarta - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menggugurkan kewenangan pengadilan negeri mengadili permohonan akta kelahiran yang telah lewat 1 tahun. Atas hal ini, Mahkamah Agung (MA) memerintahkan hakim di Indonesia menghentikan mengadili hal itu, kecuali yang sudah terdaftar sebelum putusan MK diucapkan.

Perintah ini dituangkan dalam Surat Edaran MA No 1/2013. "Sejak 1 Mei 2013, pengadilan tidak lagi berwenang memeriksa permohonan penetapan akta kelahiran," kata Ketua MA Dr Hatta Ali dalam surat edaran yang didapat detikcom, Kamis (2/4/2013).

Surat tersebut ditandatangani Ketua MA, kemarin. Surat Edaran ini otomatis mencabut Surat Edaran Nomor 6/2012 tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Secara Kolektif.

Last Updated on Wednesday, 08 May 2013 04:07
Read more...
 
Putusan MK 1 PDF Print E-mail
Written by Administrator   

MA Apresiasi Putusan MK Terkait Akta Lahir


bayiJAKARTA - Putusan Mahkamah Kons­titusi (MK) yang menyatakan proses pembuatan akta yang telah lewat satu tahun waktu kelahiran seorang anak tidak perlu melalui pengadilan mendapat apresiasi dari Mahka­mah Agung (MA).

Putusan tersebut dinilai telah mengurangi beban pengadilan. ''Itu bagus dan kami senang saja karena beban kami berkurang,'' ujar Ketua MA Hatta Ali di Jakarta, Rabu (1/5).

Dia mengatakan, pihaknya akan segera menghapus berbagai ketentuan yang mengatur penyelenggaraan pengadilan terkait pembuatan akta kelahiran. Hal ini sebagai tindak lanjut dari putusan MK. ''Kami akan baca dulu putusannya, jika perlu semua SEMA atau Perma akan kami hapus,'' tambah Hatta.

Last Updated on Wednesday, 08 May 2013 03:35
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 1 of 3